Gema Pembebasan Wilayah DKI Jakarta

Uskup Williams, Syariah Islam di Inggris Tak Bisa Dihindari

2008-02-10T02:23:00.000-08:00

Pimpinan Keuskupan Canterbury Dr. Rowan Williams tetap mempertahankan pendapatnya bahwa ada beberapa aspek dalam hukum syariah Islam yang selayaknya diadopsi oleh Inggris untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi warga Muslim.

Pada orang-orang yang mengkritiknya, Uskup Williams mengatakan bahwa mereka sudah salah memahami pernyataannya. Lagipula, tegas Uskup Williams, pernyataannya itu bukan pernyataan yang "asal bunyi" tapi sudah melalui riset yang matang.

"Keuskupan tidak menyarankan agar juridiksi hukum diparalelkan, tapi menyarankan agar dilakukan eksplorasi di mana akomodasi mungkin bisa diberikan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan keagamaan, " tulis Uskup Williams di situs pribadinya.

Uskup Williams mengatakan bahwa Inggris sudah saatnya mengadopsi sejumlah hukum syariah, dalam dalam ceramah dan wawancara di radio BBC hari Kamis (7/2). Pernyataannya menuai kritik dari berbagai kalangan gereja di Inggris dan kritikan itu langsung dijawab oleh Uskup Williams di situs pribadinya pada Jumat (8/2).

Dalam situsnya antara lain dikatakan bahwa pernyataan Uskup Williams sudah melalui riset yang dalam dan konsultasi dengan sejumlah pakar hukum, khususnya pakar yang memiliki kapabilitas dan pengalaman tentang sistem hukum Islam dan Yahudi.

Namun tidak semua kalangan gereja menentang pernyataan Uskup Williams. Uskup Hulme Stephen Lowe adalah salah seorang membela Uskup Williams. Ia menilai cara sejumlah orang dan media yang mengecam Uskup Williams sungguh memalukan.

"Kita bisa jadi memiliki salah seorang yang paling hebat dari sekian banyak uskup di Keuskupan Canterbury. Dia (Williams) tak diragukan lagi salah seorang yang memiliki pemikiran yang paling mencerahkan di negeri ini, " kata Lowe seperti dikutip Guardian edisi hari ini, Sabtu (9/2).

Para pemuka warga Muslim di Inggris dengan hati-hati membenarkan pernyataan Williams bahwa sebagian orang sudah salah menafsirkan pernyataannya. Mereka menyatakan, perdebatan mengenai masalah ini sudah lepas kontrol karena mereka yang mengkritik tidak memahami bahwa yang dimaksud Williams adalah hukum syariah dari aspek sipilnya dan bukan pidananya.

Meski Uskup Williams sudah mengklarifikasi pernyataannya di situs pribadinya, namun kecaman dan kritik masih terus mengalir. Bahkan ada yang mengajak publik Inggris mendesak Williams agar mengundurkan diri sebagai pimpinan Keuskupan Canterbury.

(ln/iol)

Sumber: Eramuslim

Ringankan Beban Pak Harto, Tuntaskan Kasus Perdata

2008-01-29T07:47:00.000-08:00

Di tengah upaya mengusut kasus perdata Soeharto, jenderal besar ini meninggal. Bagaimana kasus perdatanya? Bagaimana tanggung jawab keluarga? Inna lillahi wainna ilaihi raaji’uun. Setelah menginap di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) sejak 4 Januari 2008, untuk mendapat perawatan, akhirnya Allah menentukan takdirnya kepada mantan Presiden Soeharto. Jenderal besar yang pernah berkuasa selama 32 tahun pada masa Orde Baru itu pun menghembuskan nafas terakhir pada Ahad (27/1/2008) pukul 13.13 WIB.

Ucapan bela sungkawa pun datang dari sejumlah pejabat negara, pemimpin negara asing, koleganya, tokoh yang berseberangan, para ulama, dan sejumlah pejabat dan tokoh di daerah. Sementara suasana lengang tampak di RSPP, tempat Soeharto dirawat. Bendera setengah tiang pun berkibar di depan Istana Negara, sejumlah instansi pemerintah dan swasta di sepanjang jalan utama ibukota. Presiden SBY mengumumkan hari berkabung nasional selama tujuh hari atas meninggalnya Pak Harto.

Di Bandung Gubernur Jabar Danny Setiawan mengintruksikan masyarakat Jabar untuk mendoakan Pak Harto. Sedangkan Gubernur Jawa Tengah Ali Mufiz meminta untuk mengibarkan bendera setengah tiang selama hari berkabung nasional, mulai hari Ahad sampai 2 Februari. Beberapa gubernur juga memberikan imbauan yang sama kepada warganya.

Pemakaman Soeharto diberlangsungkan Senin, (28/1) di Astana Giribangun, Karanganyar, Solo. Ia dimakamkan di samping makam istrinya Tien Soeharto.

Soeharto tutup usia pada umur 86 tahun. Ia lahir di Kemusuk Argo Mulyo 8 Juni 1921. Dilantik sebagai Presiden pada tanggal 27 Maret 1968, dan berkuasa hingga 32 tahun, sebelum akhirnya lengser pada 1998 oleh gelombang demonstrasi mahasiswa.

Soeharto menikah dengan Suhartini dan memiliki enam orang anak. Yaitu Sigit Harjodjudanto, Siti Hardijanti Rukmana (Tutut), Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Hariyadi (Titik), Hutomo Mandala Putra (Tommy), dan Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek).

Baik Buruk

Jenderal besar itu kini telah tiada. Meski sebagian masyarakat telah memberikan maaf, namun tidak menghilangkan sisi gelap Pak Harto, baik terkait pidana (pelanggaran HAM) maupun perdata (korupsi dll). Amien menyatakan bahwa bangsa Indonesia harus belajar dari kesalahan Soeharto. Soeharto itu memiliki kebaikan dan kekurangan. “Yang baik ditiru yang jelek ya dibuang,” ujar Amien. Mantan ketua MPR ini mengatakan, kesalahan Soeharto di masa kepemimpinannya juga akibat situasi yang saat itu memungkinkannya untuk melakukan kesalahan. “Semua kalangan, baik akademisi, ilmuwan, ulama, dan partai tidak pernah ada yang membantah kesalahan Soeharto, saya kira ini kesalahan kolektif,” tandasnya.

Ismail Yusanto, Jubir HTI mengatakan sebagai muslim, tentu umat Islam berdoa untuk Pak Harto sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. “Kita tentu hanya bisa berdoa sesuai yang diajarkan rasulullah. Allahumagh firlahu warhamu wa’afihi wa’fu ‘anhu,” ujarnya. Sewajarnya juga umat Islam juga mendoakan agar Pak harto mendapat Jannah (surga), segala amal kebaikannya diterima dan kesalahannya diampuni Allah.

[pd/www.suara-islam.com/28/01/2008]

Soeharto

2008-01-13T15:41:00.000-08:00

Jenderal Besar Purnawirawan Soeharto, (ER, EYD: Suharto), atau juga dikenal sebagai Haji Muhammad Soeharto (lahir di Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta, 8 Juni 1921) adalah Presiden Indonesia yang kedua, menggantikan Soekarno.

Ia mulai menjabat sejak keluarnya Supersemar yang dinilai kontroversial pada tanggal 12 Maret 1967 sebagai Pejabat Presiden, dan setahun kemudian dilantik sebagai Presiden pada tanggal 27 Maret 1968 oleh MPRS.

Soeharto dipilih kembali oleh suara MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Pada tahun 1998, masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun tersebut, menyusul terjadinya Kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR/MPR RI oleh ribuan mahasiswa. Ia merupakan orang Indonesia terlama dalam jabatannya sebagai presiden.

Soeharto menikah dengan Suhartini "Tien" dan dikaruniai 6 anak, yaitu Sigit Harjojudanto, Siti Hardijanti Rukmana (Tutut), Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Hariyadi (Titiek), Hutomo Mandala Putra (Tommy), dan Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek). Nama panggilan beliau adalah "Pak Harto".

Soeharto lahir di Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta. Dia bergabung dengan pasukan kolonial Belanda, KNIL. Selama Perang Dunia II, dia menjadi komandan peleton, kemudian kompi di dalam militer yang disponsori oleh Jepang yang dikenal sebagai tentara PETA (Pembela Tanah Air).

Setelah proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno pada 1945, pasukannya bentrok dengan Belanda yang sedang berupaya mendirikan kembali kolonialisme di Indonesia. Soeharto dikenal luas dalam militer dengan serangan tiba-tibanya yang menguasai Yogyakarta pada 1 Maret 1949 (lihat Serangan Umum 1 Maret) hanya dalam waktu enam jam. Namun gerakan ini cenderung ditafsirkan sebagai simbol perjuangan rakyat Indonesia terhadap pasukan Belanda. Penggagas sebenarnya dalam serangan ini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, sebagai raja Yogyakarta, Gubernur Militer serta Menteri Pertahanan.

Di tahun berikutnya dia bekerja sebagai pejabat militer di Divisi Diponegoro Jawa Tengah. Pada 1959 dia terlibat kasus penyelundupan dan kasusnya hampir dibawa ke pengadilan militer oleh Kolonel Ahmad Yani. Namun atas saran Jendral Gatot Subroto saat itu, dia dibebaskan dan dipindahkan ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD) di Bandung, Jawa Barat meskipun menurut koleganya di SESKOAD, Kolonel Hario Kecik yang akhirnya menjadi Pangdam Mulawarman, Soeharto mengalami konflik pribadi dengan Kolonel D.I. Panjaitan. Sebelumnya Letkol Soeharto menjadi komandan penumpasan pemberontakan di Makassar dibawah komando Kolonel Alex Kawilarang di mana Soeharto mengalami konflik pribadi dengan Kawilarang akibat keteledorannya sehingga huru-hara meletus kembali ketika Kawilarang melaporkan situasi Makassar yang dianggap aman kepada Presiden Soekarno di Jakarta.

Pada 1961 dia mencapai pangkat brigadir jendral dan memimpin Komando Mandala yang bertugas merebut Irian Barat. Sekembalinya dari Indonesia Timur, Soeharto yang telah naik pangkat menjadi mayor jenderal, ditarik ke markas besar ABRI oleh Jenderal A.H. Nasution. Di pertengahan tahun 1962, Soeharto diangkat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) hingga 1965.

Pada 1965, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, khususnya Angkatan Darat mengalami konflik internal, terutama akibat politik Nasakom pada saat itu sehingga digambarkan pecah menjadi dua faksi, satu sayap kiri dan satu lagi sayap kanan, dengan Soeharto berada di bagian sayap kanan. Hal terpenting yang diperoleh Soeharto dari operasi militer ini adalah perkenalannya dengan Kol. Laut Sudomo, Mayor Ali Murtopo, Kapten Benny Murdani yang kemudian tercatat sebagai orang-orang terpenting dan strategis di tubuh pemerintahannya kelak.

Pada pagi hari 1 Oktober 1965, beberapa pasukan pengawal Kepresidenan, Tjakrabirawa di bawah Letnan Kolonel Untung Syamsuri bersama pasukan lain menculik dan membunuh enam orang jendral. Pada peristiwa itu Jendral A.H. Nasution yang menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Hankam dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata berhasil lolos. Satu yang terselamatkan, yang tidak menjadi target dari percobaan kudeta adalah Mayor Jendral Soeharto, meski menjadi sebuah pertanyaan apakah Soeharto ini terlibat atau tidak dalam peristiwa yang dikenal sebagai G-30-S itu. Beberapa sumber mengatakan, Pasukan Tjakrabirawa yang terlibat itu menyatakan bahwa mereka mencoba menghentikan kudeta militer yang didukung oleh CIA yang direncanakan untuk menyingkirkan Presiden Soekarno dari kekuasaan pada "Hari ABRI", 5 Oktober 1965 oleh badan militer yang lebih dikenal sebagai Dewan Jenderal.

Peristiwa ini segera ditanggapi oleh Mayjen Soeharto untuk segera mengamankan Jakarta, menurut versi resmi sejarah pada masa Orde Baru, terutama setelah mendapatkan kabar bahwa Letjen Ahmad Yani, Menteri / Panglima Angkatan Darat tidak diketahui keberadaannya. Hal ini sebenarnya berdasarkan kebiasaan yang berlaku di Angkatan Darat bahwa bila Panglima Angkatan Darat berhalangan hadir, maka Panglima Kostrad yang menjalankan tugasnya. Tindakan ini diperkuat dengan turunnya Surat Perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) dari Presiden Soekarno yang memberikan kewenangan dan mandat kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Langkah yang diambil Soeharto adalah segera membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) sekalipun sempat ditentang Presiden Soekarno, penangkapan sejumlah menteri yang diduga terlibat G-30-S (Gerakan 30 September). Tindakan ini menurut pengamat internasional dikatakan sebagai langkah menyingkirkan Angkatan Bersenjata Indonesia yang pro-Soekarno dan pro-Komunis yang justru dialamatkan kepada Angkatan Udara Republik Indonesia di mana jajaran pimpinannya khususnya Panglima Angkatan Udara Laksamana Udara Omar Dhani yang dinilai pro Soekarno dan Komunis, dan akhirnya memaksa Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan eksekutif. Tindakan pembersihan dari unsur-unsur komunis (PKI) membawa tindakan penghukuman mati anggota Partai Komunis di Indonesia yang menyebabkan pembunuhan sistematis sekitar 500 ribu "tersangka komunis", kebanyakan warga sipil, dan kekerasan terhadap minoritas Tionghoa Indonesia. Soeharto dikatakan menerima dukungan CIA dalam penumpasan komunis. Diplomat Amerika 25 tahun kemudian mengungkapkan bahwa mereka telah menulis daftar "operasi komunis" Indonesia dan telah menyerahkan sebanyak 5.000 nama kepada militer Indonesia. Been Huang, bekas anggota kedutaan politik AS di Jakarta mengatakan di 1990 bahwa: "Itu merupakan suatu pertolongan besar bagi Angkatan Bersenjata. Mereka mungkin membunuh banyak orang, dan saya kemungkinan memiliki banyak darah di tangan saya, tetapi tidak seburuk itu. Ada saatnya di mana anda harus memukul keras pada saat yang tepat." Howard Fenderspiel, ahli Indonesia di State Department's Bureau of Intelligence and Research di 1965: "Tidak ada yang peduli, selama mereka adalah komunis, bahwa mereka dibantai. Tidak ada yang bekerja tentangnya."¹ Dia mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia dalam rangka membebaskan sumber daya di militer.

Jendral Soeharto akhirnya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno (NAWAKSARA) ditolak MPRS pada tahun 1967, kemudian mendirikan apa yang disebut Orde Baru.

Beberapa pengamat politik baik dalam negeri maupun luar negeri mengatakan bahwa Soeharto membersihkan parlemen dari komunis, menyingkirkan serikat buruh dan meningkatkan sensor. Dia juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok dan menjalin hubungan dengan negara barat dan PBB. Dia menjadi penentu dalam semua keputusan politik.

Jendral Soeharto dikatakan meningkatkan dana militer dan mendirikan dua badan intelijen - Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dan Badan Koordinasi Intelijen Nasional (Bakin). Sekitar 2 juta orang dieksekusi dalam pembersihan massal dan lebih dari 200.000 ditangkap hanya karena dicurigai terlibat dalam kudeta. Banyak komunis, tersangka komunis dan yang disebut "musuh negara" dihukum mati (meskipun beberapa hukuman ditunda sampai 1990).

Diduga bahwa daftar tersangka komunis diberikan ke tangan Soeharto oleh CIA. Sebagai tambahan, CIA melacak nama dalam daftar ini ketika rezim Soeharto mulai mencari mereka. Dukungan yang tidak dibicarakan ini dari Pemerintah Amerika Serikat untuk rezim Soeharto tetap diam sampai invasi Timor Timur, dan terus berlangsung sampai akhir 1990-an. Karena kekayaan sumber daya alamnya dan populasi konsumen yang besar, Indonesia dihargai sebagai rekan dagang Amerika Serikat dan begitu juga pengiriman senjata tetapi dipertahankan ke rezim Soeharto. Ketika Soeharto mengumjungi Washington pada 1995 pejabat administratif Clinton dikutip di New York Times mengatakan bahwa Soeharto adalah "orang seperti kita" atau "orang golongan kita".

Pada 12 Maret 1967 Soeharto diangkat sebagai Pejabat Presiden Indonesia oleh MPR Sementara. Setahun kemudian, pada 27 Maret 1968 dia resmi diangkat sebagai Presiden untuk masa jabatan lima tahun yang pertama. Dia secara langsung menunjuk 20% anggota MPR. Partai Golkar menjadi partai favorit dan satu-satunya yang diterima oleh pejabat pemerintah. Indonesia juga menjadi salah satu pendiri ASEAN.

Ekonomi Indonesia benar-benar amburadul di pertengahan 1960-an. Soeharto pun kemudian meminta nasehat dari tim ekonom hasil didikan Barat yang banyak dikenal sebagai "mafia Berkeley". Tujuan jangka pendek pemerintahan baru ini adalah mengendalikan inflasi, menstabilkan nilai rupiah, memperoleh hutang luar negeri, serta mendorong masuknya investasi asing. Dan untuk satu hal ini, kesuksesan mereka tidak bisa dipungkiri. Peran Sudjono Humardani sebagai asisten finansial besar artinya dalam pencapaian ini.

Di bidang sosial politik, Soeharto menyerahkannya kepada Ali Murtopo sebagai asisten untuk masalah-masalah politik. Menghilangkan oposisi dengan melemahkan kekuatan partai politik dilakukan melalui fusi dalam sistem kepartaian.

Soeharto membangun dan memperluas konsep "Jalan Tengah"-nya Jenderal Nasution menjadi konsep dwifungsi untuk memperoleh dukungan basis teoritis bagi militer untuk memperluas pengaruhnya melalui pejabat-pejabat pemerintahan, termasuk cadangan alokasi kursi di parlemen dan pos-pos utama dalam birokrasi sipil. Peran dwifungsi ini adalah peran militer di bidang politik yang permanen.

Sepak terjang Ali Murtopo dengan badan inteligennya mulai mengancam Soeharto. Persaingan antara Ali Moertopo dan Sumitro dipergunakan untuk menyingkirkan Ali. Namun Sumitro pun segera ditarik dari jabatannya dan kendali Kopkamtib dipegang langsung oleh Soeharto karena dianggap potensial mengancam. Beberapa bulan setelah peristiwa Malari sebanyak 12 surat kabar ditutup dan ratusan rakyat Indonesia termasuk mahasiswa ditangkap dan dipenjarakan.

Pada 1978 untuk mengeliminir gerakan mahasiswa maka segera diberlakukannya NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan). Kebijakan ini ditentang keras oleh banyak organisasi mahasiswa. Hubungan kegiatan mahasiswa dengan pihak kampus hanyalah kepada mereka yang diperbolehkan pemerintah lewat mekanisme kontrol dekanat dan rektorat.

Mulut pers pun dibungkam dengan lahirnya UU Pokok Pers No. 12 tahun 1982. UU ini mengisyaratkan adanya restriksi atau peringatan mengenai isi pemberitaan ataupun siaran. Organisasi massa yang terbentuk harus memperoleh izin pemerintah dengan hanya satu organisasi profesi buatan pemerintah yang diperbolehkan berdiri. Sehingga organisasi massa tak lebih dari wayang-wayang Orde Baru.

Kemudian pada tahun 1979-1980 muncul sekelompok purnawirawan perwira tinggi angkatan bersenjata dan tokoh-tokoh sipil yang dikenal kritis, yang tergabung dalam Petisi 50, mengeluarkan serial selebaran yang mengeluhkan sikap politik pemerintah Orde Baru yang menjadikan Angkatan Darat sebagai pendukung kemenangan Golkar, serta menuntut adanya reformasi politik. Sebagai balasannya, pemerintah mencekal mereka. Kelompok ini pun gagal serta tak pernah mampu tampil lagi sebagai kelompok oposisi yang efektif terhadap pemerintahan Orde Baru.

Pada masa pemerintahannya, Presiden Soeharto menetapkan pertumbuhan ekonomi sebagai pokok tugas dan tujuan pemerintah. Dia mengangkat banyak teknokrat dan ahli ekonomi yang sebelumnya bertentangan dengan Presiden Soekarno yang cenderung bersifat sosialis. Teknokrat-teknokrat yang umumnya berpendidikan barat dan liberal (Amerika Serikat) diangkat adalah lulusan Berkeley sehingga mereka lebih dikenal di dalam klik ekonomi sebagai Mafia Berkeley di kalangan Ekonomi, Industri dan Keuangan Indonesia. Pada masanya, Indonesia mendapatkan bantuan ekonomi dan keuangan dari negara-negara donor (negara-negara maju) yang tergabung dalan IGGI yang diseponsori oleh pemerintah Belanda. Namun pada tahun 1992, IGGI dihentikan oleh pemerintah Indonesia karena dianggap turut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia, khususnya dalam kasus Timor Timur pasca Insiden Dili. Peran IGGI ini digantikan oleh lembaga donor CGI yang disponsori Perancis. Selain itu, Indonesia mendapat bantuan dari lembaga internasional lainnya yang berada dibawah PBB seperti UNICEF, UNESCO dan WHO. Namun sayangnya, kegagalan manajemen ekonomi yang bertumpu dalam sistem trickle down effect (menetes ke bawah) yang mementingkan pertumbuhan dan pengelolaan ekonomi pada segelintir kalangan serta buruknya manajemen ekonomi perdagangan industri dan keuangan (EKUIN) pemerintah, membuat Indonesia akhirnya bergantung pada donor Internasional terutama paska Krisis 1997. Dalam bidang ekonomi juga, tercatat Indonesia mengalami swasembada beras pada tahun 1984. Namun prestasi itu ternyata tidak dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian kemajuan ekonomi Indonesia saat itu dianggap sangat signifikan sehingga Indonesia sempat dimasukkan dalam negara yang mendekati negara-negara Industri Baru bersama dengan Malaysia, Filipina dan Thailand, selain Singapura, Taiwan dan Korea Selatan.

Di bidang politik, Presiden Soeharto melakukan penyatuan partai-partai politik sehingga pada masa itu dikenal tiga partai politik yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dalam upayanya menyederhanakan kehidupan berpolitik di Indonesia sebagai akibat dari politik masa presiden Soekarno yang menggunakan sistem multipartai yang berakibat pada jatuh bangunnya kabinet dan dianggap penyebab mandeknya pembangunan. Kemudian dikeluarkannnya UU Politik dan Asas tunggal Pancasila yang mewarnai kehidupan politik saat itu. Namun dalam perjalanannya, terjadi ketimpangan dalam kehidupan politik di mana muncullah istilah "mayoritas tunggal" di mana GOLKAR dijadikan partai utama dan mengebirikan dua parpol lainnya dalam setiap penyelenggaraan PEMILU. Berbagai ketidakpuasan muncul, namun dapat diredam oleh sistem pada masa itu.

Seiring dengan naiknya taraf pendidikan pada masa pemerintahannya karena pertumbuhan ekonomi, muncullah berbagai kritik dan ketidakpuasan atas ketimpangan ketimpangan dalam pembangunan. Kesenjangan ekonomi, sosial dan politik memunculkan kalangan yang tidak puas dan menuntut perbaikan. Kemudian pada masa pemerintahannya, tercatat muncul peristiwa kekerasan di masyarakat yang umumnya sarat kepentingan politik, selain memang karena ketidakpuasan dari masyarakat.

Presiden Soeharto dinilai memulai penekanan terhadap suku Tionghoa, melarang penggunaan tulisan Tionghoa tertulis di berbagai material tertulis, dan menutup organisasi Tionghoa karena tuduhan simpati mereka terhadap komunis.

Pada 1970 Soeharto melarang protes pelajar setelah demonstrasi yang meluas melawan korupsi. Sebuah komisi menemukan bahwa korupsi sangat umum. Soeharto menyetujui hanya dua kasus dan kemudian menutup komisi tersebut. Korupsi kemudian menjadi sebuah endemik.

Dia memerintah melalui kontrol militer dan penyensoran media. Dia menguasai finansial dengan memberikan transaksi mudah dan monopoli kepada saudara-saudaranya, termasuk enam anaknya. Dia juga terus memainkan faksi berlainan di militer melawan satu sama lain, dimulai dengan mendukung kelompok nasionalis dan kemudian mendukung unsur Islam.

Pada 1973 dia memenangkan jangka lima-tahun berikutnya melalui pemilihan "electoral college". dan juga terpilih kembali pada 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Soeharto mengubah UU Pemilu dengan mengizinkan hanya tiga partai yang boleh mengikuti pemilihan, termasuk partainya sendiri, Golkar. Oleh karena itu semua partai Islam yang ada diharuskan bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan, sementara partai-partai non-Islam (Katolik dan Protestan) serta partai-partai nasionalis digabungkan menjadi Partai Demokrasi Indonesia.

Pada 1975, dengan persetujuan bahkan permintaan Amerika Serikat dan Australia, ia memerintahkan pasukan Indonesia untuk memasuki bekas koloni Portugal Timor Timur setelah Portugal mundur dan gerakan Fretilin memegang kuasa yang menimbulkan kekacauan di masyarakat Timor Timur Sendiri, serta kekhawatiran Amerika Serikat atas tidakan Fretilin yang menurutnya mengundang campur tangan Uni Soviet. Kemudian pemerintahan pro integrasi dipasang oleh Indonesia meminta wilayah tersebut berintegrasi dengan Indonesia. Pada 15 Juli 1976 Timor Timur menjadi provinsi Timor Timur sampai wilayah tersebut dialihkan ke administrasi PBB pada 1999.

Soeharto dengan William Cohen

Korupsi menjadi beban berat pada 1980-an. Pada 5 Mei 1980 sebuah kelompok yang kemudian lebih dikenal dengan nama Petisi 50 menuntut kebebasan politik yang lebih besar. Kelompok ini terdiri dari anggota militer, politisi, akademik, dan mahasiswa. Media Indonesia menekan beritanya dan pemerintah mecekal penandatangannya. Setelah pada 1984 kelompok ini menuduh bahwa Soeharto menciptakan negara satu partai, beberapa pemimpinnya dipenjarakan.

Catatan hak asasi manusia Soeharto juga semakin memburuk dari tahun ke tahun. Pada 1993 Komisi HAM PBB membuat resolusi yang mengungkapkan keprihatinan yang mendalam terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia dan di Timor Timur. Presiden AS Bill Clinton mendukungnya.

Pada 1996 Soeharto berusaha menyingkirkan Megawati Soekarnoputri dari kepemimpinan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), salah satu dari tiga partai resmi. Di bulan Juni, pendukung Megawati menduduki markas besar partai tersebut. Setelah pasukan keamanan menahan mereka, kerusuhan pecah di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1996 (peristiwa Sabtu Kelabu) yang dikenal sebagai "Peristiwa Kudatuli" (Kerusuhan Dua Tujuh Juli).

Pada 1997, menurut Bank Dunia, 20 sampai 30% dari dana pengembangan Indonesia telah disalahgunakan selama bertahun-tahun. Krisis finansial Asia di tahun yang sama tidak membawa hal bagus bagi pemerintahan Presiden Soeharto ketika ia dipaksa untuk meminta pinjaman, yang juga berarti pemeriksaan menyeluruh dan mendetail dari IMF.

Mekipun sempat menyatakan untuk tidak dicalonkan kembali sebagai Presiden pada periode 1998-2003, terutama pada acara Golongan Karya, Soeharto tetap memastikan ia terpilih kembali oleh parlemen untuk ketujuh kalinya di Maret 1998. Setelah beberapa demonstrasi, kerusuhan, tekanan politik dan militer, serta berpuncak pada pendudukan gedung DPR/MPR RI, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 untuk menghindari perpecahan dan meletusnya ketidakstabilan di Indonesia. Pemerintahan dilanjutkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie.

Dalam pemerintahannya yang berlangsung selama 32 tahun lamanya, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan termasuk korupsi dan pelanggaran HAM. Hal ini merupakan salah satu faktor berakhirnya era Soeharto.

Soeharto memiliki dan mengetuai tujuh buah yayasan, yaitu Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, Yayasan Trikora. Pada 1995, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995. Keppres ini menghimbau para pengusaha untuk menyumbang 2 persen dari keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri.

Hasil penyidikan kasus tujuh yayasan Soeharto menghasilkan berkas setebal 2.000-an halaman. Berkas ini berisi hasil pemeriksaan 134 saksi fakta dan 9 saksi ahli, berikut ratusan dokumen otentik hasil penyitaan dua tim yang pernah dibentuk Kejaksaan Agung, sejak tahun 1999.

Menurut Transparency International, Soeharto menggelapkan uang dengan jumlah terbanyak dibandingkan pemimpin dunia lain dalam sejarah dengan perkiraan 15–35 miliar dolar A.S. selama 32 tahun masa pemerintahannya.[1]

Pada 12 Mei 2006, bertepatan dengan peringatan sewindu Tragedi Trisakti, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) perkara mantan Presiden Soeharto, yang isinya menghentikan penuntutan dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto pada tujuh yayasan yang dipimpinnya dengan alasan kondisi fisik dan mental terdakwa yang tidak layak diajukan ke persidangan. SKPP itu dikeluarkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Mei 2006, namun SKPP ini lalu dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 12 Juni 2006.

Sebagai presiden Indonesia selama lebih dari 30 tahun, Soeharto telah banyak mempengaruhi sejarah Indonesia. Dengan pengambil alihan kekuasaan dari Soekarno, Soeharto dengan dukungan dari Amerika Serikat memberantas paham komunisme dan melarang pembentukan partai komunis. Dijadikannya Timor Timur sebagai provinsi ke-27 (saat itu) juga dilakukannya karena kekhawatirannya bahwa partai Fretilin (Frente Revolucinaria De Timor Leste Independente /partai yang berhaluan sosialis-komunis) akan berkuasa di sana bila dibiarkan merdeka. Hal ini telah mengakibatkan menelan ratusan ribu korban jiwa sipil.

Yahudi Ortodoks Kecam Zionis-Israel

2007-08-03T08:51:00.000-07:00

Kamis, 2 Agu 07 13:26 WIB

Kelompok Yahudi Neturei Karta yang berpusat di AS selama ini dikenal sebagai duri dalam daging bagi gerakan Zionisme Internasional. Walau sama-sama berdarah Yahudi, namun orientasi perjuangan antara Neturei Karta dengan Zionis-Israel amat berbeda. Jika Zionis-Israel mengagungkan dan menyucikan Talmud, maka kelompok Yahudi Ortodoks menuding bahwa Talmud adalah kitab iblis yang telah ‘mencemari kesucian’ Taurat yang diturunkan Tuhan kepada Musa.
Secara berkala, Kelompok Yahudi Neturei Karta melakukan aksi unjuk rasa di seluruh dunia, terutama di Yerusalem, Inggris, dan AS, dan mensosialisasikan bahwa kaum Yahudi telah ditakdirkan Tuhan untuk diaspora dan tidak memiliki negara. “Kami tidak setuju dengan pembentukan negara Israel. Kaum Zionis telah memperkosa Yudaisme dan menungganginya untuk ambisi politik. Yudaisme tidak mengenal Talmud dan negara Israel!” tegas Rabi Yisroil Dovid Weiss, Juru Bicara Neturei Karta AS.
Pada 24 Juli lalu, kelompok ini lagi-lagi menggelar aksi unjuk rasa. Kali ini bertepatan dengan hari kesembilan bulan Av—yang dianggap sebagai hari terkelam dalam perjalanan bangsa Yahudi di mana orang-orang Yahudi meyakini ribuan tahun silam Kuil Sulaiman telah dihancurkan oleh mush-musuh Tuhan. Ribuan kaum Yahudi Ortodoks menggelar aksi di depan Konsulat Israel di New York AS.
Juru Bicara Neturei Karta lagi-lagi dengan lantang menyerukan agar kaum Yahudi AS khususnya dan Yahudi seluruh dunia umumnya tidak lagi mendukung keberadaan negara Zionis-Israel. “Hapuskan Israel dari muka bumi!” demikian teriak mereka. Neturei Karta juga membuat situs yang memuat seluruh aksi-aksi mereka. Silakan lihat di http://www.nkusa.%20org/.
Patut diketahui, ketika Presiden Iran dalam satu acara di Teheran menyampaikan pidato dan dengan lantang mengatakan agar dunia menghapus Israel dari peta bumi, maka kelompok Neturei Karta dengan respon yang sangat cepat mengamininya dan bergandengan tangan dengan seluruh aktivis kemanusiaan dunia untuk bersama-sama berjuang menghilangkan eksistensi negara Israel dari muka bumi sampai hari akhir.
Logikanya adalah, jika orang-orang Yahudi Ortodoks saja menyadari bahwa keberadaan negara Zionis-Israel adalah tidak sah dan ideologi Zionisme adalah ideologi iblis, maka alangkah lucunya jika ada orang yang sama sekali bukan berdarah Yahudi tapi begitu mati-matian membela Zionis-Israel. Dengan demikian, mereka sesungguhnya telah memperlihatkan kebodohan dan kenaifan mereka sendiri. Kita tentu tidak demikian. (Rizki)

Rully Tisna Yuliansyah: Optimis Kembangkan Koperasi Syariah

2007-08-03T08:50:00.000-07:00

Jumat, 13 Jul 07 17:33 WIB

Ketua Umum Koperasi Syariah Indonesia Rully Tisna Yuliansyah optimis suatu saat koperasi syariah akan menjadi salah satu tulang punggung perekonomian di Indonesia, apalagi mayoritas penduduk negara ini adalah Muslim. Ia berharap pemerintah memberikan dukungan bagi pengembangan koperasi syariah, dengan membuat regulasi-regulasi yang akan lebih memperkuat keberadaan koperasi syariah di Indonesia.
Berikut bincang-bincang Eramuslim dengan Ketua Umum Koperasi Syariah Indonesia;
Sejauh mana sebenarnya perkembangan koperasi syariah Indonesia saat ini?
Berdasarkan data yang kita miliki, jumlahnya baru sekitar tiga ribu di seluruh Indonesia, Jawa dan Sumatera. Yang menjadi hambatan pertama dalam perkembangan ini, sebenarnya adalah akomodasi dan regulasi pemerintah, karena selama ini belum bisa mengelompokkan koperasi syariah ini masuk ke dalam kelompok yang mana.
Baru pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan keputusan menteri koperasi, yang kemudian mengelompokkan koperasi syariah ini ke dalam jasa keuangan syariah, tetapi keputusan itu baru mengakomodir pengelompokkan koperasi syariah ini di dalam model-model koperasi. Koperasi itu kan, ada koperasi konsumsi, koperasi produksi, nah dengan KepMen itu ada yang namanya koperasi syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) itu.
Tapi kita punya persoalan berikutnya, KJKS itu sebenarnya bergerak di keuangan, jadi kalau yang namanya keuangan itu ada aturan-aturan lanjutan yang terkait dengan Bank Indonesia, karena dia telah melibatkan masyarakat dalam pengumpulan dananya. Sehingga ada aturan-aturan yang lebih penting yang sebenarnya belum bisa mengakomodir, sehingga jenis koperasi ini dalam perkembangannya agak lambat.
Berarti anda menginginkan adanya pemisahan antara koperasi jasa keuangan syariah dengan koperasi syariah?
Artinya begini, akomodasi itu tidak hanya dikelompokkan pada jasa keuangan saja, tetapi sebut saja koperasi syariah yang sebetulnya akad syariah itu tidak hanya di keuangan, tapi dalam berbagai aspek bisa lebih luas. Dengan adanya koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) itu menjadi lebih dipersempit.
Koperasi syariah ruang lingkupnya seperti apa, kalau perbankan syariah kan sudah banyak dikenal masyarakat?
Ya sebenarnya itu bisa diterapkan dalam berbagai aspek, yang intinya di dalamnya ada azas keseimbangan, ada azas keadilan, pada konsep syariah itu. Salah satunya misalnya dalam produksi, produksi itu ukurannya, kalau dia menghasilkan sesuatu selama ini kan ukurannya yang dipakai oleh perbankan pada umumnya.
Contoh seperti apa?
Contoh konkritnya misalnya orang meminjam untuk melakukan proses produksi, atau menghasilkan suatu barang itu. Dalam transaksi itu pasti rujukan hasilpinjaman, bukan kepada pada konsep-konsep yang lebih adil misalnya konsep tanggung resiko. Dalam berproduksi itu, contohnya saja petani ada resiko gagal ada juga resiko hasilnya sedikit, semua resiko itu kalau dalam konsep syariah sebenarnya harus ditanggung secara bersama.
Dengan akad dia melakukan proses produksi itu, sudah ada azas keadilan. Orang tidak hanya diukur dari keberhasilan saja. Kegagalan pun mestinya sepanjang itu memang faktor manusia atau faktor alam, ini juga resiko yang harus ditanggung orang yang akan melakukan investasi di sektor itu.
Perbedaannya hanya pada pada azas?
Sebenarnya masalah azas dan masalah akadnya, prinsipnya dalam syariah akadnya tadi harus seimbang dan adil. Kalau dalam konsep kapitalis kan semua proses itu ukurannya pemegang modal. Kapitalisme yang berkuasa.
Prospek koperasi syariah ini kedepannya, menurut Anda?
Kita menyakini akan lebih baik dari koperasi konvensional, karena dalam aplikasi yang lain, contohnya perbankan syariah, dari segi kinerja lebih bagus dari perbankan konvensional.
Apalagi kalau sudah bergerak ke sektor riil, karena kan memang uang tidak selalu, untuk diuangkan lagi, seperti disimpan di Suku Bunga Bank Indonesia (SBI). Kalau disimpan di SBI uang untuk diuangkan lagi, akhirnya tidak menyentuh sektor, yang pada akhirnya tidak riil jadinya. Kalaupun menghasilkan pertumbuhan, pertumbuhan yang tidak riil.
Tapi kalau di dalam konsep syariah, uang itu harus didayagunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif. Dari keberhasilan itu, kemudian dibagikan dalam bentuk apakah ada margin atau apa. Jadi betul-betul menghasilkan sesuatu yang bersifat produktif, ya tidak hanya menjadi perkembangan yang semu.
Ini bisa menguntungkan usaha kecil menengah?
Ya kalau diterapkan secara luas, ini akan memiliki dampak yang sangat positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena riil tadi, contohnya perbankan syariah tadi kalau dibanding bank konvensional lebih bagus.
Apakah anda melihat kebijakan pemerintah cukup mendukung perkembangan koperasi syariah di Indonesia?
Memang saya kira supportingnya secara payung hukum melalui peraturan perundang-undangan belum terlihat dukungannya itu. Saya contohkan tadi, untuk yang jasa keuangan syariah saja baru dibentuk peraturannya yang hanya setaraf Keputusan Menteri. Dalam peraturan perundang-undangan KepMen itu level keberapa, belum ada payung yang lebih besar lagi, apakah itu dalam bentuk UU atau Keputusan Presiden, yang dapat memberikan dukungan pada iklim yang kondusif bagi usaha syariah.
Dari tiga ribu koperasi syariah yang sudah ada itu, tingkat keberhasilannya seberapa persen?
Umumnya kalau kita lihat mereka sudah baik, mungkin 80 persen berjalan dengan baik. Meskipun masih banyak kendala-kendala, misalnya kendala SDM, masalah terbatasnya jaringan. Sehingga yang sisanya 20 persen lagi kurang bisa untuk bertahan. 80 persen ini kita lihat mereka bagus dan eksis.
Bagaimana keberadaan sumber dana yang masuk untuk mendukung pengembangan koperasi syariah?
Jadi selama ini bisa dikatakan dana itu 85 persennya berasal dari anggota. Memang sumber permodalan koperasi itu dari anggota, baik dari simpanan wajib, simpanan pokok dan sukarela. Kalau model PJKS memang yang diperbesar simpanan sukarela. Yang bentuknya simpanan, kalau simpanan pokok dan wajib itukan memang menjadi modal dasar, tapi kalau sukarela itu kan bisa diambil. Dari sini yang bisa besar, dari dana itulah koperasi bisa berjalan.
Apakah anda optimis melihat perkembangan koperasi syariah yang ada ini dapat mendukung perekonomian secara keseluruhan?
Ya, saya sangat optimis, perkembangan koperasi syariah yang ada di Indonesia nantinya mampu mendukung perekonomian bangsa, khususnya perekonomian rakyat.
Apakah Gerakan Koperasi Syariah Nasional yang dicanangkan bertepatan dengan Hari Koperasi ke-60 akan terapkan secara meluas?
Kita akan mencanangkannya secara menyeluruh, di mana dalam penandatanganan kesepakatan itu ada wakil dari kelompok buruh, kelompok petani, ada kelompok pedagang. Pokoknya seluruh simpul-simpul dalam masyarakat, kita akan masuk melalui simpul itu untuk mensosialisasikan koperasi syariah ini. (noffel)

Apa Kata Mereka Tentang Cagub-Cawagub DKI Jakarta?

2007-08-03T08:47:00.000-07:00

Selasa, 24 Jul 07 16:04 WIB

Selain Fauzi Bowo-Prijanto, pasangan Cagub Jakarta lainnya adalah Adang-Dani. Inilah pandangan para kolega dan sahabatnya:
“Pak Adang adalah pemimpin yang menjunjung tinggi pluralitas dan profesionalitas, diyakini mampu mengayomi seluruh golongan…” (Peter F. Ghonta, Pengusaha/Musisi)
“Perduli pada teman, pada yang membutuhkan, sangat rendah hati, mudah bergaul dan selalu memperhatikan keadaan sekitarnya. ” (Rima Melati, Artis)
“Jakarta itu kota besar, lebih besar dari Singapura, dengan persoalannya yang banyak. Jakarta harus dipimpin oleh seseorang yang tegas, berwawasan, dan peduli. Di mata saya Adang pantas untuk itu. ” (Helmi Yahya, Presenter/Entepreneur)
“Dalam pekerjaan, Adang Daradjatun adalah orang yang ‘cool’, nggak banyak omong, dengerin orang dulu baru menyimpulkan, dan membuat keputusan yang pas dan tuntas..” (Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, Guru Besar Fak. Psikologi UI)
“Teguh memegang prinsip dan disiplin tinggi merupakan ciri Pak Adang. Oleh sebab itu beliau adalah sosok yang patut menjadi suri-tauladan…” (Jenderal Pol. Drs. Sutanto) -advertorial-.

Sumber:
Eramuslim.com

Israel Bangun Miniatur Kota dan Masjid, Jelang Latihan Militer Gabungan dengan AS

2007-07-08T04:31:00.000-07:00

Sabtu, 7 Jul 07 20:40 WIB

Angkatan perang Israel dan pasukan AS memulai latihan bersama dengan simulasi peperangan dalam kampung dan kota Arab. Mereka bahkan berlatih dengan skenario pengepungan masjid dan rumah-rumah Arab.

Inilah latihan militer pertama kali yang dilakukan kedua negara di Shahra Naqeb, Israel, dengan subsidi dana dari AS sebesar 45 juta dolar. Liputan latihan perang ini diulas dalam harian Marine Corps Times.

Menurut MCT, untuk latihan militer gabungan itu, Israel telah membuat miniatur perkampungan dan kota sebagai ajang latihan serangan. Kota yang mereka namakan, “Baladiya City” itu dibangun dengan dana penuh dari bantuan militer AS yang diberikan kepada Israel.

Luas area kota tersebut sekitar 7, 3 mil meter persegi, dengan konten 1.100 tempat yang dirancang mirip dengan kota asli Arab, seperti Ghaza, Libanon, Tepi Barat dan Suriah.

Oze Moskovic, salah satu komandan milier di "Baladiya City" mengatakan pada MCT, “Kota ini digunakan untuk menyambut pasukan marinir AS, untuk latihan mereka sebelum dikirim ke Irak.”

Ia menambahkan, “Semua ini terus kami kembangkan dengan kerjasama AS. Kami berencana menjadikan lokasi ini sebagai pusat pengenalan lapangan yang bisa digunakan untuk rekan-rekan kami di AS dan yang lainnya.

” Lokasi latihan tempur ini kurang lebih 9 mil sisi Timur kota Rafah, Selatan Ghaza. Dan karena itu pula, situasinya tidak jauh berbeda dengan wilayah padang pasir yang ada di Palestina.

Mascovic bahkan dengan bangga mengatakan, “Kami mempunyai sarana dan bahan yang cukup untuk membuat lokasi ini menjadi mirip dengan aslinya sebagai ajang latihan perang. Cukup sediakan pada saya sekitar 70-80 orang tukang selama satu bulan. Saya bisa membuat perkotaan mirip dengan Libanon. Tapi tentu saja itu tidak seratus persen sesuai dengan yang asli, meskipun sangat baik digunakan sebagai latihan menghadapi medan yang dijadikan sasaran. ”

Ia bahkan menegaskan, “Bangunan yang mirip masjid adalah masjid. Para tukang akan membangunnya sesuai bangunan masjid di Arab. Kami memerlukan hal ini agar sesuai dengan arena perang yang dituju di lokasi mereka. ” (na-str/iol)

Soal Timur Tengah, PBB Lebih Berpihak Pada AS dan Israel

2007-06-14T03:56:00.001-07:00

Alvaro De Soto, mantan utusan khusus PBB untuk Timur Tengah menilai PBB gagal menerapkan kebijakan-kebijakannya di Timur Tengah. Kebijakan-kebijakan PBB menurut De Soto, hanya terfokus pada kepentingan AS dan Israel.
Ia juga menyarankan agar PBB menarik diri dari Tim Kuartet yang selama ini menjadi mediator konflik Palestina-Israel.
De Soto menilai tim kuartet yang terdiri dari PBB, Uni Eropa, AS dan Rusia tidak lebih hanya merupakan "sekelompok teman AS." Ia juga mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon harus "secara serius mempertimbangkan" masalah keanggotaan di PBB.
Hal tersebut terungkap dalam dokumen rahasia setebal 53 halaman. Surat kabar The Guardian berhasil mendapatkan bocoran dokumen tersebut, dan artikelnya dimuat di edisi hari Rabu (13/6).
Isi dokumen itu antara lain juga mengkritik sanksi ekonomi yang diberlakukan pada pemerintahan Hamas setelah memenangkan pemilu di Palestina tahun 2006 kemarin, karena sanksi itu telah menimbulkan "konsekuensi yang menghancurkan" bagi rakyat Palestina.
"Langkah-langkah yang diambil oleh komunitas internasional, yang menganggap bahwa hal itu akan memulihkan eksistensi Palestina dan bisa hidup damai berdampingan dengan Israel, pada kenyataannya berdampak sebaliknya, " tulis De Soto dalam laporan tertanggal 5 Mei 2007 itu.
Di sisi lain, De Soto mengecam Hamas yang dalam piagamnya mencantumkan penghancuran terhadap Israel. Ia juga mengecam Presiden Palestina Mahmud Abbas, yang dinilainya sangat lemah dan kepemimpinannya tidak efektif.
Dari sisi Israel, De Soto menilai kebijakan-kebijakan negara Zionis itu sengaja dirancang untuk memicu reaksi dari kelompok-kelompok pejuang Palestina. Kondisi ini, katanya, membuyarkan tujuan untuk mewujudkan konsep dua negara Israel-Palestina.
Dalam laporan yang disampaikan De Soto bersamaan dengan pengunduran dirinya sebagai utusan khusus PBB untuk Timur Tengah bulan Mei kemarin, kebanyakan berisi kritikannya terhadap PBB. Ia menilai PBB lebih mementingkan hubungan baik dengan AS dan cenderung lebih meningkatkan hubungannya dengan Israel.
Ia mengatakan, PBB tidak terus terang mengatakan pada Israel bahwa PBB sudah gagal dalam mengupayakan proses perdamaian di Timur Tengah.
Setelah mundur sebagai utusan khusus PBB, posisi De Soto akan digantikan oleh Michael Williams asal Inggris. De Soto mengundurkan diri setelah dua tahun menjabat sebagai utusan khusus PBB, dan mengakhiri 25 tahun karirnya di PBB. (ln/aljz)

Menakar Arah Reformasi dan Gerakan Mahasiswa

2007-06-14T02:02:00.000-07:00

Oleh : Agung Wisnuwardana *

Era Reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ Habibie. Kondisi ini dilatarbelakangi krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu. Akhirnya hal ini menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian menyusul kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir di seluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Sembilan tahun sudah umur reformasi, tetapi rasanya tidak ada perubahan signifikan di negeri ini. Kesempatan untuk mencari pekerjaan semakin sulit, angka kemiskinan semakin meningkat, biaya pendidikan semakin mahal, penjajahan asing semakin mencengkeram, budaya KKN sebagai rahasia umum yang semakin “enak” untuk ditonton, dekonstruksi moral bangsa semakin mendapatkan legitimasi dan masih banyak racun-racun sosial lainnya yang semakin meluas. Tepat rasanya ungkapan beberapa kalangan bahwa ”reformasi telah mati”. Reformasi tinggal slogan tanpa kekuatan.

Akar Kegagalan Reformasi
Kegagalan reformasi sepantasnya mendapat perhatian serius dan analisis yang mendalam. Ada tiga hal pokok penyebab gagalnya reformasi.
Pertama, kurangtepatnya perumusan akar masalah dan solusi krisis bangsa. Para aktivis gerakan perubahan, termasuk gerakan mahasiswa sebagai garda terdepan, menilai akar masalah dari segala krisis bangsa adalah bobroknya perangkat penunjang sistem, antara lain penegakan hukum yang lemah, budaya KKN dan lemahnya demokratisasi. Dari sini, dimunculkan solusi dengan enam visi reformasi dalam menuntaskan tiga masalah tadi. Jika ditelusuri lebih mendalam, ketiga hal tadi bukanlah akar masalah. Krisis 1997 di Indonesia dipicu oleh adanya gerakan boyong dolar ke luar negeri yang akhirnya menyebabkan kegoncangan luar biasa pada makro ekonomi Indonesia. Sedangkan rupiah berposisi sebagai mata uang yang lemah dan tidak memiliki nilai intrinsik, sehingga sangat mudah terguncang oleh faktor ekonomi maupun politik. Disamping itu, sektor non-riil (finansial) di Indonesia lebih dominan dibandingkan sektor riil, padahal yang dapat mensejahterakan rakyat adalah sektor riil. Pemerintah lalu menyelesaikan krisis ini dengan utang luar negeri dan privatisasi aset-aset publik yang memunculkan krisis berulang. Walaupun saat ini makro ekonomi kita dinilai membaik, fakta sebenarnya hanyalah perbaikan semu. Hal ini terjadi karena derasnya hot money yang masuk dalam pasar uang (sektor non-riil) yang hanya menunjukkan pertumbuhan sesaat, namun sewaktu-waktu dapat memunculkan krisis serupa tahun 1997. Persoalan ini adalah ciri khas diterapkannya sistem politik ekonomi neo-liberalis. Neo-liberalis sebagai sistem politik ekonomi yang mendominasi dunia saat ini, telah diintervensikan oleh negara Barat Kapitalis ke berbagai negara dunia ketiga termasuk Indonesia dengan slogan ”indah” globalisasi. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa akar masalah krisis di Indonesia adalah penerapan sistem ekonomi politik yang salah, yang telah menghancurkan ”negeri kaya” ini. Sistem ekonomi politik ini sangat terkait erat dengan penerapan sistem ideologi negara neo-liberalis kapitalis yang diterapkan oleh negara ini. Konklusinya, solusi yang tepat adalah tidak sekedar menata ulang sistem (reformasi), tetapi kita harus jujur, ikhlas dan berani untuk mengubah total sistem kenegaraan di negeri ini dan menggantinya dengan sistem yang baru.

Kedua, lemahnya kesadaran berpikir politis mahasiswa. Sejak 1998 sampai sekarang, aksi-aksi mahasiswa cenderung hanya mengikuti tren. Berbagai aksi muncul sekedar respon yang spontanitas (reaksioner) tentang berbagai isu yang sedang populer di masyarakat. Saat isu tidak lagi banyak diperbincangkan masyarakat –karena termakan waktu walaupun belum selesai masalahnya-, maka pudar pulalah suara lantang mahasiswa. Wajarlah kemudian kalau gerakan mahasiswa ini sering dimanfaatkan sebagai alat permainan isu dan manajemen konflik oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Hal ini terjadi karena lemahnya budaya berpikir politis mahasiswa dalam menganalisis berbagai masalah dan solusi sehingga gerakan mahasiswa lebih terkesan reaksioner dibandingkan gerakan yang intelek, analitis dan politis. Ditambah lagi media massa lebih cenderung mempublikasikan aksi-aksi mahasiwa yang anarkis sehingga memunculkan citra buruk gerakan mahasiswa.

Ketiga, ikatan dan sinergi antar organ gerakan perubahan yang lemah dan hanya bersifat kepentingan sesaat dan emosional. Menjadi rahasia umum, sehari pasca runtuhnya Soeharto, gerakan mahasiswa mengalami pecah. Perpecahan ini dipicu oleh perbedaan kepentingan dan kemanfaatan jangka pendek, terutama terkait dengan tokoh yang akan didukung dalam memimpin masa transisi menuju arah reformasi yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena ketidaksamaan pola pikir dan visi perjuangan. Oleh karena itu, model gerakan yang akan melakukan perubahan sistem, bukan sekedar gerakan kepentingan politik jangka pendek, tetapi dibutuhkan gerakan yang memiliki kesamaan pemikiran dan visi perjuangan tentang arah perubahan. Tanpa hal ini, solusi yang diberikan hanyalah temporer dan kekuatan gerakan menjadi lemah dan hanya berumur singkat. Untuk itu, diperlukan upaya terus-menerus dan intensif dalam menyatukan pemikiran dan visi perjuangan mahasiswa sehingga terwujud kesatuan kesadaran dan opini umum.

Reorientasi Arah Perjuangan Pasca runtuhnya sosialisme dunia, Barat sebagai representatif liberalisme dunia berposisi sebagai penguasa dunia dan menempatkan Islam sebagai lawannya. Hal ini setidaknya dapat dimengerti dari ungkapan Samuel P. Huntington dalam bukunya Who Are We? (2004) bahwa Islam militan telah menggantikan posisi Uni Soviet sebagai musuh utama AS. Dalam buku yang lain yaitu The Clash of Civilization (1996), Huntington menulis, “Bagi Barat, yang menjadi musuh utama bukanlah fundamentalisme Islam, tapi Islam itu sendiri”. Analisis ini diperkuat oleh Willi Claes, mantan Sekjen NATO dengan pernyataannya, “Muslim fundamentalis setidak-tidaknya sama bahayanya dengan Komunisme pada masa lalu. Harap jangan menganggap enteng risiko ini.... Itu adalah ancaman yang serius karena memunculkan terorisme, fanatisme agama, serta eksploitasi terhadap keadilan sosial dan ekonomi".

Penulis telah menganalisis bahwa akar masalah berbagai krisis bangsa ini adalah penerapan sistem kenegaraan yang neo-liberalis kapitalis dan diperlukan adanya perubahan sistem yang lebih solutif dan alternatif. Jika kita kaitkan dengan berbagai analisis tokoh-tokoh Barat di atas, sepantasnya kita tidak malu dan tabu untuk bicara tentang Islam sebagai solusi alternatif pengganti sistem neo-liberalis kapitalis penyebab krisis bangsa. Perlu ada kerelaan hati tanpa ego untuk mencoba mempelajari Islam sebagai sebuah ideologi dengan sistem kehidupannya yang sempurna, bukan sekedar agama yang mengajarkan nilai-nilai ritual dan kebaikan. Islam pun harus ditempatkan tidak sekedar pada ranah privat tetapi juga publik. Semaraknya penerapan sistem ekonomi syariah (walaupun belum seluruhnya syar’i) saat ini, sepantasnya menjadi salah satu bukti bahwa Islam memiliki konsep ekonomi. Demikian juga Islam memiliki konsep pemerintahan, politik, sosial, pendidikan, peradilan dan aspek kehidupan manusia lainnya dalam berbangsa dan bermasyarakat.

Oleh karena itu, arah perubahan sosial yang seharusnya diperjuangkan pun tidak perlu malu untuk menggaungkan penerapan syariat Islam secara sempurna dengan tegaknya institusi kenegaraan yang memayunginya. Semangat dan visi perjuangan inilah yang seharusnya menjadi ciri khas gerakan mahasiswa sebagai garda terdepan perubahan. Langkah praktis yang penulis tawarkan adalah pertama, secepatnya untuk mempelajari Islam dalam kerangka ideologi sebagai solusi krisis bangsa; kedua, melakukan serangkaian diskusi tertutup maupun publik dengan berbagai kalangan sebagai cikal bakal jaringan; ketiga, pembangunan jaringan aksi yang solid-sinergis dengan pemikiran dan visi perjuangan berdasarkan ideologi Islam menuju perubahan yang sistemik dan revolusioner. Semoga terwujud di tahun 2009, Insya Allah.